Kabarsukabumi.com – Viral akun Facebook milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, Asep Japar, disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Hal itu diketahui setelah ada laporan dari calon korban kepada akun resmi milik Asep Japar. Pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan akun Facebook Asep Japar diduga berusaha untuk mengelabui calon korbannya dengan mengiming-imingi  sejumlah uang yang akan ditransfer.

Beruntung, pihak korban belum sampai terpedaya oleh jebakan tersebut dan segera melaporkannya kepada akun Asep Japar yang asli.

Menanggapi persoalan tersebut Asep Japar langsung membuat peryataan terbuka bahwa akun yang kini dipakai pelaku bukanlah akun miliknya.

“Assalamualaikum wr wb, Diberitahukan Apabila ada Akun Facebook dan Nomor Telp yang mengatasnamakan Saya ( Asep Japar/ Asjap) dimohon untuk diabaikan karena ada oknum yang mengatasnamakan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.,” dikutip dari akun resmi Asep Japar  (Asjaf)

Asep Japar juga meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang mengatas namanya di akun sosial media.

Ia menegaskan bahwa semua informasi yang ia sampaikan melalui akun Facebook nya adalah informasi yang benar dan resmi tanpa meminta atau mngiming-imiingi sejumlah uang

"Jika Anda menemukan informasi yang mencurigakan dari akun yang mengatasnamakan saya, segera laporkan ke saya atau pihak kepolisian," kata Asep Japar. Melalui sambungan seluler Rabu (29/11/2023).

Asep Japar juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu dalam mengungkap kasus penyalahgunaan namanya di media sosial Facebook.

"Saya berterimakasih pada masyarakat yang selalu antisipatif terhadap segala bentuk informasi yang beredar di media sosial. Tindakan cepat dan sigap dari masyarakat telah mencegah terjadinya kerugian terhadap calon korban," kata Asep Japar

"Dan saya berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pengguna media sosial untuk berhati-hati dan jangan gampang percaya, meskipun akun itu mengatasnamakan pejabat pemerintahan maupun pejabat publik." Tandasnya.